Chat with us, powered by LiveChat Example

Rakyat Setuju, Jemput, Pulangkan Dan Kandangin Tersangka Percabulan Secepatnya


  emaspk1.com

BERITA EMAS
Mantan Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta agar rekonsiliasi dimanfaatkan untuk membawa pulang Habib Rizieq Syihab ke Indonesia. Persatuan Alumni (PA) 212 setuju dengan pandangan Dahnil.

"Apa yang disampaikan Dahnil Anzar saya setuju dan itu sangat logis dan realistis berbicara tentang kemanusiaan yang setiap warga negara Indonesia berhak atas kemerdekaan dirinya masing-masing di negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa ini," kata Ketua Media Center PA 212, Novel Bamukmin, kepada wartawan, Sabtu (6/7/2019).

Novel mengatakan masalah kepulangan Rizieq bukan masalah kelompok atau perseorangan. Menurutnya, banyak ulama, tokoh, dan aktivis yang jadi korban kriminalisasi.

"Karena korban kriminalisasi bukan HRS saja akan tetapi banyak ulama, tokoh, dan aktivis yang merupakan wakil-wakil rakyat yang menyuarakan aspirasi rakyat sehingga membebaskan mereka dari kriminalisasi sama juga membebaskan negara Indonesia ini dari cengkraman penjajah," tuturnya.

Namun, terkait rencana rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo, Novel mengatakan Rizieq belum tentu setuju. Dia mengatakan para ulama akan musyawarah terlebih dahulu soal rekonsiliasi Jokowi-Prabowo.

"Permasalahan ini harus dimusyawarahkan antara Prabowo-Sandi dengan ulama, tokoh dan aktivis perwakilan Alumni 212 serta simpatisannya agar terpenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat yang telah memberikan hak suaranya kepada 02," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, adalah Dahnil yang melemparkan wacana rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo dimanfaatkan untuk membawa pulang Rizieq.

"Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada HABIB RIZIEQ kembali ke Indonesia," tulis Dahnil dalam akun Twitternya, Jumat (5/7).

Terkait hal ini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan rekonsiliasi dilakukan untuk membicarakan masalah bangsa dan negara. Bukan perseorangan. Moeldoko juga sebelumnya menilai rekonsiliasi tak lagi menjadi agenda prioritas Jokowi. Meski mendukung rekonsiliasi, dia khawatir langkah tersebut justru dijadikan ajang untuk menegosiasikan kepentingan kelompok tertentu.

"Kita bicaranya sekali lagi bicara negara, sepanjang itu hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara, national interest harus berpikir lebih panjang, jangan terjebak pemikiran pragmatis nanti menjadi mengganggu sistem negara ini," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat, (5/7/2019).

Sumber berita : detikdotcom

Suasana kampanye pilpres April lalu benar-benar panas dam nampak membelah bangsa ini menjadi dua bagian, sebagian Jokowi, sebagian Prabowo.

karena capresnya hanya 2 otomatis suara perolehan yang didapatpun terbelah menjadi dua, hal inilah akhirnya sangat mengkhawatirkan kita dimana konflik horizontal masing-masing pendukung bisa saja terjadi, tapi syukur kepada Tuhan hal buruk itu tidaklah terjadi karena makin dewasanya warga kita melek dan melihat demokrasi.



Meskipun tidak terjadi konflik horizontal ditengah masyarakat, namun suasana panas dan perang opini didunia maya nampak meresahkan kita semua, maklum masih ada sebagian atau sekelompok orang yang masih belum ikhlas menerima kenyataan pahit bahwa jagoannya kalah dan Tuhan memilih Jokowi lagi untuk memimpin bangsa ini.

Ide rekonsiliasi atau perdamaian kedua kubu memang ide baik yang harus dan perlu kita kejar, namun rekonsiliasi seperti apa yang seharusnya kita lakukan untuk kebaikan bangsa ini, apakah rekonsiliasi bisa dianggap terjadi bila hanya dengan mengabulkan kepentingan sebagian orang, atau sebagian kelompok atau seseorang saja, tentunya todak, rekonsiliasi yang harus dan perlu kita kejar adalah rekonsiliasi yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang, semua golongan, semua elemen masyarakat dan seluruh bangsa ini, bukan hanya sekedar memuaskan "nafsu dan syahwat" ormas yang ilegal macam FPI.

Bila hal ini kita lakukan lantas apa manfaatnya bagi bangsa ini? Tentu tidak ada, justru bila hal itu dilakukan mungkin justru mendatangkan masalah baru dan mudarat baru bagi bangsa ini, masa ia seorang yang terbukti menjadi tersangka percabulan dengan enak dan gampangnya dibiarkan dan dilepas.

Kita harusnya tahu dan bisa membedakan mana kepentingan bangsa dan mana kepentingan pribadi, mana urusan nasional dan mana urusan pidana, kedua hal ini tak bisa dengan mudahnya kita bolak balik dan campur aduk karena soal pilpres adalah soal negara, bukan soal syahwat liar sang tersangka.

Tak bisa semua kita oplos jadi satu untuk diminum karena akan menjadi racun yang mematikan bagi demokrasi dan bangsa ini, bila semua kita oplos dan campur aduk maka hukum dan penegakan hukum kita akan tumpul dan mandul, tak akan ada penegakan hukum yang berjalan sesuai fakta hukum dan yang ada hanyalah penegakan maksud, keinginan dan kepentingan.

Bila kondisi akhirnya kita "halalkan" terjadi dinegeri kita maka sudah sangat pasti seorang pencabul, pemerkosa, pembunuh dan pelaku kriminal lainnya akan dengan gampangnya bebas tergantung ia dipihak politik siapa, kriminal bukan posisi politik, kriminal adalah kriminal yang penegakannya pun sudah ada didalam aturan hukum acara kita.

Jangan memanfaatkan situasi dan kondisi hanya untuk memutihkan dosa kita atau mengubah setan jadi malaikat karena kita ada dikubu politik tertentu, setiap warga negara memang memiliki haknya dalam bersikap politik namun hal itu tidak lantas mengubah kedudukannya yang semula pelaku kejahatan jadi pembela kebenaran, yang semula penjahat mendadak jadi penjahit, bangsa ini bukan toko klontong yang bisa gampang kita ubah susunan barangnya, semua ada aturannya dan semua ada hukumnya.

Ide rekonsiliasi adalah ide baik, cemerlang dan patut kita dukung untuk kita upayakan, tapi memulangkan tersangka percabulan dan membebaskannya dari jeratan hukum akan sangat mencederai hukum bangsa dan demokrasi kita, itu ide gila yang patut kita buang kejamban pencetusnya karena negara itu bukan soal lendir tapi soal undang-undang dan hukum.

Masyarakat pasti setuju bila sang habib yang jadi tersangka UU Pornografi dijemput dan langsung dibawa ke hotel Prodeo alias dibui bagaikan burung, makan diantri nasinya jagung, tidur diubin pikiran bingung, apa daya badan terkurung, persis lagu kesukaan Mukidi, memangnya FPI itu siapa mau ngatur-ngatur negeri ini, surat izin saja FPI gak punya, mereka itu ormas gagal yang ilegal.